Jakarta – Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sebatik menyelenggarakan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Perhelatan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI ini digelar secara khidmat di Plaza Tasbara PLBN Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.
Peringatan kemerdekaan pada Senin (17/8) ini mengusung tema ‘Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur’. Tema ini menjadi landasan kuat untuk mempertegas komitmen pengelolaan kawasan perbatasan secara menyeluruh. Wilayah perbatasan kini difokuskan sebagai wajah terdepan negara dan bagian krusial dari pemerataan pembangunan nasional.
Dalam upacara ini, Kelompok Ahli BNPP RI Edi Mardiyanto bertindak langsung sebagai Inspektur Upacara. Ia tampil elegan mengenakan balutan busana khas Bugis yang dilengkapi dengan sentuhan Songkok Recca Bone. Sementara itu, Komandan Upacara dipercayakan kepada Kapten Hilman Herawan Praskoso selaku Danki Satgas Pamtas Yonkav 13 Pamtas Satya.
Edi didapuk untuk membacakan amanat langsung dari Menteri Dalam Negeri sekaligus Kepala BNPP RI. Ia menegaskan cara pandang terhadap kawasan perbatasan tidak lagi dapat dianggap sebagai wilayah terluar yang identik dengan ketertinggalan.
Perbatasan merupakan bagian paling strategis dari wilayah kedaulatan negara. Kawasan ini harus mendapatkan porsi perhatian utama melalui program pembangunan serta pelayanan secara berkelanjutan.
“Perbatasan bukanlah daerah terluar yang tertinggal, melainkan wajah depan negara. Warga perbatasan berhak mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik dan ikut mendorong kemajuan bangsa,” kata Edi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (18/8/2026).
Lebih lanjut, ia menjelaskan proses pengelolaan kawasan perbatasan membutuhkan sinergi dan kolaborasi erat dari seluruh elemen. Hal ini mencakup keterlibatan aktif pemerintah pusat, pemerintah daerah, anggota TNI, Polri, dunia usaha, hingga peran serta masyarakat setempat.
Akselerasi pembangunan infrastruktur, penguatan basis ekonomi, serta peningkatan mutu pelayanan publik harus berjalan secara terpadu. Langkah komprehensif ini dinilai mampu memberikan dampak perubahan langsung terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.
“Kita tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Infrastruktur harus mendukung ekonomi. Ekonomi harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelayanan harus memperkuat kehadiran negara, dan seluruhnya harus memperkuat kedaulatan Indonesia,” tegas Edi.
Ia juga menyoroti posisi vital masyarakat perbatasan yang harus ditempatkan sebagai penerima manfaat utama dari hasil pembangunan. Masyarakat diharapkan tidak hanya memiliki peran berat dalam menjaga kedaulatan wilayah terdepan negara. Namun, mereka juga mutlak memperoleh akses terhadap pelayanan dasar, kemudahan konektivitas, dan beragam peluang ekonomi.
“Masyarakat perbatasan tidak boleh hanya menjadi penjaga terdepan negara. Mereka harus menjadi penerima manfaat utama pembangunan,” pungkasnya.
Sejalan dengan arah pemikiran tersebut, pemerintah kini tengah menyiapkan peta jalan besar. Rencana strategis ini dituangkan dalam Grand Design Transformasi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2026-2045. Kebijakan ini akan berfungsi sebagai arah pengelolaan perbatasan yang terintegrasi selama dua dekade ke depan.(RED)
