Jakarta – Belum lama ini, sejumlah isu terkait program pemerintah menjadi perbincangan masyarakat. Mulai dari keberadaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di kawasan pegunungan hingga pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Isu ini turut menjadi perhatian Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas). Menanggapi video viral soal bangunan KDMP di kawasan pegunungan, Zulhas mengakui lokasi tersebut tidak ideal dan akan ditertibkan agar dapat diakses masyarakat.
Zulhas mengatakan Pemerintah menargetkan pembangunan lebih dari 35.000 KDMP pada tahun ini sebagai bagian dari rencana pembangunan 82.000 KDMP di seluruh desa. Namun, pembangunan ini membutuhkan proses, termasuk penyediaan lahan.
“Nyari 82.000 lahan untuk tempat koperasi itu juga nggak mudah. Oleh karena itu, tahun ini kita baru bangun 35.000 lebih. Dari 35.000 (bangunan), ada yang di atas gunung. Mungkin sulit cari lahan. Tetapi yang perlu diketahui itu (bangunan) yang di gunung kita tertibkan,” ujar Zulhas dalam Program #ZulhasBikinJelas bersama detikcom.
Kopdes Merah Putih Bukan Supermarket
Selain isu lokasi, kondisi sejumlah KDMP dengan barang dagangan yang masih terbatas juga menjadi perhatian publik. Zulhas menegaskan KDMP bukan sekadar tempat berjualan atau supermarket di desa.
Ia menegaskan KDMP dirancang sebagai salah satu infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan berbagai program dan bantuan kepada masyarakat.
“Koperasi ini bukan supermarket. Koperasi ini tugasnya sebagai infrastruktur pemerintah. Pemerintah kan punya bansos, barang-barang yang disubsidi, bantuan sosial, bunga yang disubsidi, nanti semua itu akan dikelola melalui Koperasi Desa Merah Putih,” jelasnya.
“Misalnya setiap bulan PKH dapat bantuan beras untuk desil 1, 2, 3 dan 4. Nanti dibantu dikirim ke desa, nanti desa menentukan siapa yang dapat. Sekarang semua bantuan itu melalui Koperasi Desa Merah Putih. Ada juga subsidi pupuk. Pupuk ini banyak sekali rintangannya, ada tengkulak dan jaringannya banyak. Nah nanti dari pabrik pupuk langsung ke koperasi desa, dari koperasi langsung ke petani,” imbuhnya.
Selain itu, Zulhas menyebut KDMP juga disiapkan sebagai offtaker yang dapat menyerap hasil produksi masyarakat, seperti gabah. Hasil produksi tersebut kemudian dapat disalurkan melalui kerja sama dengan pihak terkait, termasuk Bulog.
“Dengan beguitu, di desa ini ada pusat pergerakan pertumbuhan ekonomi. Kalau nggak gimana? mati dong desa kita,” tegasnya.
Evaluasi MBG: Rombak Manajemen & Perluasan Program
Isu lain yang tak juga sering viral adalah pelaksanaan program MBG. Zulhas menjelaskan MBG merupakan program berskala besar karena ditujukan kepada sekitar 82,9 juta penerima. Dalam pelaksanaannya, pemerintah masih menemukan sejumlah persoalan, termasuk penyalahgunaan dan manajemen yang dinilai belum berjalan baik.
Adapun saat ini pemerintah telah melakukan pembenahan dalam beberapa bulan terakhir dengan melibatkan sejumlah lembaga untuk mengawasi pelaksanaan program. Pengelola yang bermasalah juga diproses sesuai ketentuan.
“MBG ini melayani 82,9 juta orang, pekerjaan besar sekali. Kemarin ditangani orang yang tidak tepat, bahkan ada yang culas sehingga banyak penyalahgunaan. Pemerintah minta maaf memang belum berhasil, tapi beri kami waktu satu-dua bulan untuk merapikan,” ungkapnya.
Zulhas menegaskan pemerintah telah merombak manajemen pengelola MBG. Fokus ke depan adalah memastikan penyaluran tepat sasaran, terutama di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) serta bagi kelompok rentan seperti ibu hamil, balita, dan ibu menyusui.
“Kita meminta waktu dua bulan kepada Bapak Presiden. Satu bulan sudah berlalu, dan dalam waktu tersebut kami menyelesaikan persoalan di daerah 3T, terutama memastikan mereka yang berhak tetapi belum menerima bisa mendapat MBG. Ada sekitar 3.000 titik baru yang perlu waktu untuk diselesaikan. Untuk ibu hamil, balita, dan ibu menyusui, juga sudah kami selesaikan. Kelompok ini menambah sekitar 11 juta penerima manfaat,” jelas Zulhas.
Zulhas mengatakan pemerintah juga akan memperluas pelaksanaan MBG ke sekolah berbasis agama, termasuk pesantren. Program tersebut akan dilakukan secara bertahap dengan memastikan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memenuhi standar yang ditetapkan.
“Kita selesaikan juga nanti sekolah-sekolah berbasis agama, tapi harus sesuai standar SPPG, dapurnya harus sesuai standar,” kata Zulhas.
Selain perluasan penerima, Zulhas menyoroti standar keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG. Ia menegaskan dapur SPPG yang tidak memenuhi persyaratan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) akan ditutup.
Ia menegaskan pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap dapur yang dinilai tidak layak atau berpotensi membahayakan penerima manfaat. Saat ini, terdapat hampir 7.000 dapur yang belum memiliki SLHS.
“Kalau nggak ada (SLHS), tutup dapurnya. Nggak ada tawar-tawar. Walaupun satu keracunan, mau satu, mau dua, itu anak kita. Ini bukan soal angka, ini soal keselamatan,” tegasnya.
Zulhas juga menanggapi video yang memperlihatkan sejumlah anak tampak kurang tertarik menyantap menu MBG. Menurutnya, perbedaan selera anak merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan program.
Ia mengatakan siswa dapat menyampaikan keluhan jika menu yang diberikan tidak sesuai. Keluhan tersebut bisa disampaikan melalui guru atau wali kelas untuk diteruskan kepada pengelola SPPG.
“Sekarang kalau ada (keluhan), tinggal laporkan ke gurunya. Gurunya nanti bisa komplain ke SPPG, bahkan sekarang bisa request minggu depan mau apa menunya. Dan mereka juga bisa komplain kalau makanannya nggak cocok,” jelasnya.
Zulhas mengakui setiap anak memiliki selera yang berbeda. Karena itu, variasi menu perlu diperhatikan agar makanan yang disediakan dapat diterima oleh lebih banyak anak.(RED)
